BALIKPAPAN, KaltimRAYA.com – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Balikpapan bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Timur menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di Halaman Mapolresta Balikpapan, Kamis (24/9/2026). Kegiatan ini bertujuan menyediakan bahan pangan strategis dengan harga lebih terjangkau sekaligus menjaga stabilitas harga di tengah kenaikan harga sejumlah komoditas.
Penyelenggara kegiatan adalah Pemerintah Kota Balikpapan melalui perangkat daerah terkait dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, yang tergabung dalam TPID, bersama Ditreskrimsus Polda Kaltim.
Komoditas yang dijual dalam GPM meliputi beras, minyak goreng kemasan (Minyakita), tabung LPG 3 kg, telur, daging ayam, daging sapi, cabai, dan sayuran. Sejumlah paket sembako dan komoditas lain juga tersedia. Pasokan berasal dari Perum Bulog Kanwil Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, PT Pertamina Patra Niaga, serta sejumlah kelompok tani binaan DKP3 Balikpapan.
Ditreskrimsus Polda Kaltim menyatakan GPM merupakan respons terhadap perkembangan harga dan kondisi pasokan pangan yang meningkat di Masyarakat. Menurut mereka, kolaborasi ini membuat dukungan pemenuhan kebutuhan pangan dapat dilakukan lebih efektif dan berkelanjutan.
Selain membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih murah, GPM menjadi bagian dari upaya menjaga inflasi Kota Balikpapan tetap terkendali. Targetnya, inflasi berada dalam sasaran nasional 2026 sebesar 2,5 persen ± 1 persen.
Bank Indonesia Balikpapan menyatakan akan terus memperkuat sinergi TPID dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, distributor, kelompok tani, dan mitra strategis lainnya. Sinergi ini mendukung strategi pengendalian inflasi melalui kerangka 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Ke depan, GPM akan terus didorong secara tepat waktu dan tepat sasaran dengan mempertimbangkan perkembangan harga, kondisi pasokan, dan kebutuhan masyarakat. Penguatan kolaborasi antar lembaga diharapkan membuat pengendalian inflasi lebih responsif, menjaga daya beli masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi Balikpapan yang inklusif dan berkelanjutan. (ydr)