BALIKPAPAN — KaltimRAYA.com — Rangkaian Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro 2026, resmi digelar Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Dome, Balikpapan, Rabu (17/6/2026). Kegiatan ini menjadi upaya pemerintah memperluas akses legalitas, sertifikasi, perlindungan usaha, hingga pembiayaan bagi pelaku usaha mikro agar mampu tumbuh dan naik kelas.
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, mengatakan pemerintah terus menghadirkan berbagai bentuk pendampingan bagi pelaku UMKM melalui layanan terpadu yang dikemas dalam festival tersebut.
“Kami berupaya memberikan pelayanan semaksimal mungkin dalam konteks pemberian perizinan, pendampingan usaha, sertifikasi, serta akses pembiayaan, baik KUR maupun non-KUR. Semua layanan tersebut kami kemas dalam Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro,” ujar Maman usai membuka kegiatan di Balikpapan.
Menurutnya, peningkatan legalitas usaha menjadi salah satu fokus utama pemerintah karena sebagian besar UMKM di Indonesia masih beroperasi secara informal.
“Saat ini sekitar 77 persen UMKM di Indonesia belum memiliki legalitas usaha. Ini menjadi tantangan yang harus kita jawab bersama agar semakin banyak pelaku usaha memperoleh kepastian hukum dan akses terhadap berbagai program pemberdayaan,” katanya.
Untuk mempercepat transformasi usaha mikro, Kementerian UMKM memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, sektor perbankan, hingga dunia usaha.
Maman menegaskan, legalitas dan akses pembiayaan merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Karena kita menyadari bahwa ketika UMKM tumbuh dan mendapatkan akses perizinan serta pembiayaan yang masif dan optimal, maka roda perekonomian daerah juga akan bergerak,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menyambut baik penyelenggaraan festival tersebut. Ia menilai tantangan yang dihadapi UMKM ke depan semakin kompleks sehingga membutuhkan dukungan dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan.
“Oleh karena itu, UMKM harus terus kita dorong untuk naik kelas. Dari usaha yang belum memiliki legalitas menjadi usaha yang legal, dari usaha tradisional menjadi usaha yang memanfaatkan teknologi digital, serta dari usaha yang hanya bertahan menjadi usaha yang mampu berkembang dan berdaya saing,” kata Rudy.
Ia juga mengajak pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur untuk terus menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada pelaku UMKM sebagai penggerak utama perekonomian daerah.
“Bagaimana agar UMKM kita bisa segera naik kelas sehingga ekonomi daerah semakin kuat, tingkat pengangguran berkurang, dan kesejahteraan Masyarakat Insya Allah semakin meningkat,” ujarnya.
Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro 2026 dijadwalkan berlangsung di 10 lokasi di seluruh Indonesia dan melibatkan sekitar 1.000 pelaku usaha mikro. Balikpapan menjadi kota pertama yang mengawali rangkaian kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem usaha mikro yang tangguh, berdaya saing, dan mampu menjadi pilar pertumbuhan ekonomi nasional. (Ydar)